skip to Main Content

558 Unit Bebas dari Korupsi Lahir di Penghujung Tahun

JAKARTA – Pada penghujung tahun 2021, lahir 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM.

Predikat ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan prima. “Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi,” ujar Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 secara daring, Senin (20/12).

Dijelaskan, pembangunan zona integritas secara masif merupakan langkah nyata untuk membawa perbaikan menyeluruh dalam pelayanan publik. Pada ujungnya, pembangunan zona integritas bisa membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.

“Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja dibawah kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati ragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusi,” tegas Wapres.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan reformasi birokrasi menjadi katalisator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan ekspektasi Presiden tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah dan agile, dan birokrasi yang making delivered.

Menteri Tjahjo mengingatkan kembali arahan Presiden untuk tidak melakukan korupsi. "Jangan korupsi, ciptakan sistem menutup celah terjadinya korupsi!" ujarnya.

Sementara itu, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0.

“Pembangunan Zona Integritas adalah suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi,” jelas Erwan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pada tahun 2021 terdapat 259 instansi pemerintah yang terdiri dari 72 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 167 pemerintah kabupaten/kota telah mengusulkan unit kerja pelayanannya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 188 persen dibandingkan tahun 2019.

Jumlah unit kerja yang diusulkan pada 2021 juga meningkat 19 persen dibandingkan tahun 2020. Sebanyak 2.239 unit kerja diusulkan di tahun 2019, kemudian naik menjadi 3.691 unit kerja di tahun 2020, dan 4.402 unit kerja di tahun 2021.

Pada ajang apresiasi dan penganugerahan tersebut, Kementerian PANRB juga menetapkan 10 pimpinan perubahan. Pimpinan perubahan adalah pimpinan instansi pemerintah baik menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota yang dianggap telah berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansinya.

Apresiasi dan penganugerahan bagi unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dilaksanakan setiap tahun, sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Hal ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan, melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), serta Program Nawacita. (rum/HUMAS MENPANRB)

Pemimpin Perubahan 2021

  1. Yasonna H. Laoly (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)
  2. Muhammad Syarifuddin (Mahkamah Agung RI)
  3. Listyo Sigit Prabowo (Kepolisian Negara Republik Indonesia)
  4. Burhanuddin (Kejaksaan Agung RI)
  5. Sri Mulyani Indrawati (Kementerian Keuangan)
  6. Margo Yuwono (Badan Pusat Statistik)
  7. Budi Karya Sumadi (Kementerian Perhubungan RI)
  8. Sri Sultan Hamengku Buwono X (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
  9. Yana Mulyana (Pemerintah Kota Bandung)
  10. Ahmad Muhdlor Ali (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Peraih Predikat WBBM Tahun 2021

  1. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
  2. Pusat Laboratorium Narkotika BNN
  3. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
  4. BBPOM di Surabaya
  5. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif
  6. BBPOM di Padang
  7. BBPOM di Yogyakarta
  8. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
  9. BPS Provinsi Jawa Timur
  10. Kejaksaan Tinggi Bali
  11. Kejaksaan Negeri Maros
  12. Kejaksaan Tinggi Jambi
  13. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
  14. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
  15. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
  16. Kantor Pertanahan Kota Bandung
  17. Rupbasan Kelas II Wates
  18. Lapas Kelas I Cirebon
  19. Kantor Wilayah Jawa Timur
  20. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak
  21. Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Muara Enim
  22. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
  23. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu
  24. Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
  25. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang
  26. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan
  27. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu
  28. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua
  29. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
  30. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI
  31. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik
  32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Marisa
  33. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta
  34. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura
  35. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ketapang
  36. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau
  37. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Benteng
  38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang
  39. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar
  40. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong
  41. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta II
  42. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Makassar II
  43. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju
  44. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
  45. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
  46. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro
  47. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney
  48. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang
  49. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III-Surabaya
  50. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar
  51. Balai Kesehatan Penerbangan
  52. Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda
  53. Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta
  54. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia
  55. Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri Pontianak
  56. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY
  57. Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
  58. Kepolisian Resor Banyuasin
  59. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri
  60. Pengadilan Tinggi Agama Ambon
  61. Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama
  62. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
  63. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
  64. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
  65. RSUD Kab. Sidoarjo
  66. Kecamatan Sukodono
  67. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
  68. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
  69. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  70. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta
  71. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung Provinsi DKI Jakarta
  72. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat